Industri otomotif pada 2025 dibayangi risiko pelemahan setelah pemerintah resmi memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% mulai hari ini, Rabu (1/1/2025) untuk sejumlah barang mewah, termasuk kendaraan bermotor kategori tertentu.
Pasalnya, sepanjang 2024 kinerja penjualan mobil mengalami penurunan, alhasil Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi target penjualan mobil dari awalnya 1,1 juta unit menjadi 850.000 unit.
Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto mengatakan, selain kenaikan PPN menjadi 12%, pihaknya juga mengkhawatirkan dampak opsen pajak yang berisiko menekan industri otomotif. Terlebih, pemerintah juga menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%.
“Memang tahun 2025 akan ada kenaikan PPN, Opsen Pajak, UMP dan lain-lain. Kami perkirakan akan semakin sulit untuk mendapatkan angka-angka penjualan yang baik,” ujar Jongkie kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (1/1).
Nantinya pemerintah kabupaten/kota memungut opsen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sementara itu, pemerintah provinsi dapat memungut opsen dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Pakar Otomotif dan Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus mengatakan, proyeksi industri otomotif di Indonesia tampak suram dengan berbagai tekanan yang mempersulit keberlangsungan pasar.
“Semua itu akibat dari akumulasi kenaikan UMP 6,5%, PPN menjadi 12%, kenaikan BBNKB, PKB, efek kenaikan kurs dolar akibat ketergantungan pada komponen impor parts industri mobil yang ada di Indonesia,” ujar Yannes saat dihubungi Bisnis.
Menurutnya, estimasi menunjukkan harga mobil bisa naik hingga 9%, membuat kendaraan semakin sulit dijangkau konsumen yang belum jelas akan mampu meningkat penghasilannya pada 2025.
Apalagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat kelas menengah (middle income class) turun menjadi 47,85 juta pada 2024, dibandingkan 57,33 juta pada 2019.
“Jadi proyeksi penjualan mobil tahun 2025 turun hingga 30%, setara dengan 500.000 unit seperti di era Covid pun sudah menjadi sebuah prediksi yang realistis tanpa ada genjotan ekonomi untuk middle income class di Indonesia dari pemerintah,” pungkas Yannes.